PDI Perjuangan Harus Ideologis Tapi Sistematis
Senin, 25 Juli 2011
Puan MaharaniKetua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, kembali menegaskan bahwa ke depannya PDI Perjuangan harus ideologis tapi sistematis bila ingin memenangkan pemilihan umum 2014. Ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga juga mengajak kader PDI Perjuangan melakukan otokritik agar tahu apa yang harus diperbaiki.
“Ideologi partai ini sudah jelas yaitu Pancasila 1 Juni 1945, sekarang tinggal bagaimana kita menjalankan partai dengan sistem yang nyata. Saya percaya bila kita memiliki sistem maka PDI Perjuangan akan terus ada selama NKRI berdiri, siapapun yang memimpin”, kata Puan yang merupakan Ketua Departemen Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan.
Pesan ini disampaikan Puan dalam pengarahannya di depan 400 kader PDI Perjuangan Jawa Timur dari 38 DPC kabupaten/kota. Menurut Puan, kader PDI Perjuangan di Jawa Timur dari dulu selalu terkenal berada di baris depan membela PDI Perjuangan. Itu perlu dipertahankan dan dipadukan dengan penerapan sistem yang tertata rapih untuk memajukan partai. Beliau juga menegaskan pentingnya keteguhan kader kepada perjuangan partai terutama kepada 37 sikap politik PDI Perjuangan.
“Bagi yang mau jadi bajing loncat, silakan keluar dari PDI Perjuangan sekarang. Lebih baik kita sedikit tapi solid daripada banyak tapi merusak”, ditambahkan Puan yang disambut dengan teriakan “Merdeka” oleh para peserta.
Pada acara tersebut hadir juga Utut Adianto sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan. Utut mengingatkan bahwa kader PDI Perjuangan harus berani melakukan otokritik atas kekuatan dan kelemahannya. Juga kader PDI Perjuangan harus sudah mulai membina hubungan dengan berbagai lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat, jangan menunggu sampai Pemilu 2014.
“Kita harus jujur kepada diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan kita. Bila kita tidak jujur maka diagnosanya nanti salah dan malah jadi ‘malpraktik’”, menurut Utut yang merupakan Grand Master dalam catur yang dulu mewakili Indonesia di berbagai ajang kompetisi catur internasional.
Acara Rakorbid Politik & Hubungan Antar Lembaga di Jawa Timur merupakan rakorbid ke lima yang telah dilaksanakan bidang tersebut. Direncanakan di akhir tahun 2011, bidang ini sudah melaksanakan Rakorbid di 33 propinsi dan melahirkan rekomendasi strategis untuk PDI Perjuangan dalam bidang ini.
Piagam PDI Perjuangan
Selasa, 20 Juli 2010 14:50
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, berkeadilan, berkemakmuran, berkeadaban, dan berketuhanan sebagai mana tarmaktub di dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan manifestasi ideal dari amanat penderitaan rakyat, yang merupakan jiwa sekaligus arah dari semua pergerakan rakyat, yang akhirnya telah membawa rakyat dan mengantar bangsa Indonesia ke arah kemerdekaannya. Cita-cita tersebut juga menjadi roh gerakan reformasi yang telah berhasil mengakhiri kekuasaan otoriter (orde baru), serta akan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan peradaban bangsa Indonesia.
Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antarmanusia ataupun antarbangsa, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia memiliki pemerintahan negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya persatuan sosial antarberbagai komponen bangsa yang majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material warganya yang sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antardaerah. Indonesia yang berkeadaban adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan etika dalam masyarakat dan di antara penyelenggara kekuasaan, serta Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam proses sosial, ekonomi, dan politiknya. Indonesia yang berketuhanan adalah Indonesia yang menghargai keberagaman dan toleransi beragama dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan berketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individual maupun yang teroganisir dalam organisasi rakyat yang demokratis serta terbuka bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, gender, keturunan dan kedudukan sosial.
Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-cita luhur tersebut, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada, maka PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba, pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres Ke-2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres Ke-5 Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan asas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai Partai Kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui Kongres Partai. Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak.
Cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan menuntut Partai politik modern yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, dan juga menuntut komitmen, moralitas, dedikasi, loyalitas, dan militansi yang tinggi dari para penyelenggaranya.
Oleh karena itu, arah politik dan program PDI Perjuangan pertama-tama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab, berkeadilan, bersih, dan berwibawa. Penuntasan praktek KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian, dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan juga berketetapan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi kekuasaan yang sesungguhnya melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Otonomi daerah melibatkan pengalihan kekuasaan ekonomi dari pusat kepada daerah-daerah yang memungkinkan bisa menemukan mekanismenya sendiri dalam pengelolaan bidang ekonomi, sosial, dan budaya
PDIP: Megawati Capres 2014, Kenapa Tidak?
Sejumlah partai politik sudah mulai menyebut nama-nama calon presiden (Capres) tahun 2014.
Minggu, 7 Agustus 2011, 10:12 WIB
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri (ANTARA/Farras)
BERITA TERKAIT
Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya hanya menyebutkan sejumlah kriteria sosok yang akan dipilih untuk Capres 2014, akhirnya ikut menyebutkan nama.
Menurut Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga PDIP, Maruarar Sirait, meski partai Banteng Moncong Putih tersebut belum akan menyebutkan nama, namun peluang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali dicalonkan tetap terbuka.
"Kita memang belum sebutkan nama, tetapi kalau berdasarkan survei terbukti Ibu Mega masih diinginkan rakyat, ya akan PDIP calonkan lagi," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 7 Agustus 2011.
Tentunya, dia menambahkan, jika hal itu juga mendapatkan dukungan dari internal partai dan kesediaan dari Megawati untuk kembali dicalonkan sebagai Capres dari PDIP. "Pokok, kalau masyarakat masih menginginkan Ibu Mega, kepada tidak? Selama Ibu sehat dan bersedia, serta mendapat dukungan, kita akan calonkan lagi," tutur Maruarar.
Kendati demikian, Maruarar mengatakan bahwa siapa yang bakal diusung PDIP pada Pilpres 2014 mendatang akan resmi diumumkan pada 2013. "Ya, paling lambat 2013 kita resmi sebut nama, siapa Capres PDIP," tegas dia.
Seperti diketahui, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berpeluang kembali menjadi Capres dari Partai Golkar pada Pilpres 2014 mendatang.
Peluang tersebut terbuka, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, setelah partainya memutuskan menggunakan mekanisme survei dalam penetapan Capres dari partai berlambang pohon beringin ini.
"Semua masih terbuka untuk dicalonkan dan nanti kita akan menggunakan sistem survei untuk menetapkan calon presiden dari Golkar," kata Idrus Marham menanggapi sejumlah pendapat yang menyebut nama Kalla nyapres di 2014 mendatang.
SOAL KAPOLRI ; FPDI Perjuangan Tolak Voting
06/07/2010 08:08:42 JAKARTA (KR) - Fraksi PDI Perjuangan menolak mekanisme voting untuk pemilihan calon Kapolri yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan. FPDI Perjuangan menyarankan Presiden hanya mengajukan satu orang calon.
“Kami menolak voting untuk pemilihan Kapolri maupun Panglima TNI. Bagaimana mungkin seorang Kapolri atau Panglima TNI bertugas tidak dengan dukungan penuh DPR,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Senin (5/7).
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui, fraksinya memandang ada sejumlah nama yang dinilai layak menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. “Presiden tinggal memilih satu nama saja, jangan lebih. Jangan dipilih yang sombong, calon harus bisa mengayomi masyarakat dan jaga integritas lembaga kepolisian,” ujarnya.
Sedang mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menengarai, para jenderal kini tengah berkepentingan dalam berebut posisi Kapolri. “Saya melihat ini pasti ada rivalitas menuju Kapolri di dalamnya. Kok yang diungkap cuma rekening itu-itu saja, padahal kan sudah biasa,” ujarnya di Gedung DPR Senayan Jakarta.
Dengan begitu, ujarnya, Polri bisa membuktikan bahwa kasus ini tidak dimunculkan demi kepentingan sekelompok jenderal yang berambisi menduduki posisi Kapolri, pengganti Jenderal Bambang H Danuri. “Jangan-jangan karena ada suksesi pimpinan Polri yang akan habis bulan Oktober,” ujarnya.
(Edi)-e
PDI Perjuangan Tolak RUU Komponen Cadangan
Senin, 05 Juli 2010 | 16:32 WIB
Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - PDIP menyatakan menolak rancangan undang-undang komponen cadangan. Alasannya, selain memakan anggaran yang besar, dalam 20 tahun ke depan Indonesia masih belum membutuhkan komponen cadangan.
“Sikap Fraksi kami tegas menolak RUU komponen cadangan,” kata Sekjen PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers, Senin (5?7), di ruang Fraksi PDIP, DPR, Jakarta.
Menurut Tjahjo, prioritas pertahanan saat ini mestinya difokuskan pada peningkatan komponen utama, seperti alat utama sistem persenjataan, bukan komponen cadangan.
Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menambahkan pembentukan komponen cadangan membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 triliun dalam minimal lima tahun anggaran. “Padahal proyeksi anggaran 2011 hanya naik Rp 1,5 triliun.
“Jadi kalau untuk anggaran 2009 dan 2010 (total) anggaran Rp 42,3 triliun, anggaran 2011 hanya Rp 23,8 triliun. Artinya untuk mengurusi agar prajurit makin profesional, senjatanya bagus, kita belum ada anggaran dalam lima tahun kedepan,” kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi pertahanan ini.
Dia menerangkan, dalam RUU itu, komponen cadangan untuk angkatan darat sekitar 130 ribu orang, angkatan laut sekitar 20 ribu orang, dan angkatan udara 10 ribu orang. Sementara kondisi riil jumlah prajurit TNI saat ini terdiri atas 317 ribu TNI AD, 82 ribu TNI AU, dan 34 ribu TNI AU. “Mengacu itu semua, kita melihat prajurit profesional dengan essential force kebutuhan alutsistanya saja kita butuh Rp 50 triliun,” kata dia.
Dia meminta pemerintah lebih fokus ke peningkatan alutsista. Menurut Hasanuddin, yang mantan militer ini, berdasarkan analisa DPR dan pemerintah, dalam 20 tahun kedepan tidak akan ada perang. “Buat apa menyiapkan komponen cadangan,” kata dia. Keberatan lain soal komponen cadangan ini juga terkait kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan politik dan potensi pelanggaran HAM.
Rakorbid Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan;
“Satukan Visi Untuk Menang”
Minggu, 27 Maret 2011
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dengan tema “Satukan Visi Untuk Menang” di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, pada Senin mendatang (28/3). Rakorbid tersebut dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani. Diikuti oleh Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia, acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan konsolidasi yang terus dan selalu dilakukan oleh PDI Perjuangan.
“Titik tolak Rakorbid ini adalah penajaman agenda gerakan Partai, di bidang politik dan hubungan antar lembaga. Perlu diingat kedua aspek tersebut termasuk urat nadi dari keberadaan sebuah partai politik,” kata Puan.
Di Bidang Politik, ada penajaman strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan menyejahterakan rakyat lewat memenangkan pada suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) seluruh Indonesia dan kembalinya PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2014. Di Bidang Hubungan Antar Lembaga, penajaman agenda dilakukan agar PDI Perjuangan mampu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh Lembaga, baik lembaga negara yang formal maupun lembaga non-formal lainnya lewat komunikasi intensif serta sikap kritis konstruktif agar tiap lembaga tetap berjalan dalam koridor konstitusi yang telah digariskan. Hal tersebut adalah bagian dari wujud aktualisasi gerakan partai.
“Ibu Ketua Umum dalam beberapa kesempatan sudah mengamanatkan agar kami bekerja secara nyata di tengah dan untuk rakyat. Agenda-agenda yang kami tajamkan di Rakorbid ini termasuk usaha menjalankan amanat tersebut. Di kesempatan ini kami satukan visi untuk menang,” ditambahkan Puan.
Rakorbid ini juga akan membahas proses demokrasi di Indonesia sebagaimana yang tercermin pada sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem rekrutmen politik dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan keputusan politik, yang dinilai oleh PDI Perjuangan sangat didominasi oleh semangat liberalisme yang lebih mengedepankan kepentingan individual dalam berpolitik dengan mengandalkan kekuatan modal. Hal ini lambat laun akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh Founding Fathers kita, yaitu pertama, negara harus aktif menjadi kekuatan efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan konstitusi negara Kedua, negara wajib mengembangkan politik desentralisasi dan otonomi daerah yang menggambarkan kebhinekaan dalam ketunggal-ika-an melalui pengembangan desentralisasi asimetris. Ketiga, negara wajib mempertahankan konstruksi konstitusi yang ada karena sudah memadai dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, berlakunya check and balance dan memfasilitasi partisipasi politik rakyat melalui partai politik.
“Dalam peran politiknya, PDI Perjuangan akan tetap konsisten memegang teguh
ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami juga akan membumikan, serta tidak kalah pentingnya adalah menjalankan, doktrin Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya,” disebutkan oleh Puan.
Dalam acara ini juga dihadirkan narasumber eksternal, yaitu Prof. DR. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI) dan Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH (Mahkamah Konstitusi) untuk memperluas cakrawala politik pada peserta
